PKI Ingin Bangkit Kembali? Minta Direhabilitasi & Ikut Pemilu 2019. Berkeberatan?

PKI Ingin Bangkit Kembali?


Gambar dan simbol PKI dipertontonkan

IndonesianReview.com — Sejumlah gambar dan simbol-simbol PKI bermunculan di beberapa daerah. Inikah pertanda PKI ingin bangkit kembali?

Lima puluh tahun yang lalu, tepatnya tanggal 30 September 1965, terjadi peristiwa penting yang menjadi titik menentukan bagi perjalanan sejarah Republik Indonesia (RI). Peristiwa terbunuhnya tujuh perwira tinggi Angkatan Darat oleh gerakan yang kita sebut Gerakan 30 September 1965 (G30S-PKI). Gerakan dari partai berideologi komunis yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI), yang berusaha merebut kekuasaan negara melalui gerakan radikal yang telah menelan korban. Bukan hanya tujuh pahlawan revolusi, juga ribuan nyawa tak berdosa lainnya di seluruh penjuru negeri. Hal itu, sebagai tonggak sejarah baru negara Indonesia dalam menapaki kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bagi PKI, tahun 1965 sesungguhnya merupakan perjalanan puncaknya dari keinginan PKI untuk mendirikan negara yang berideologi komunis. Kenapa demikian, karena PKI diyakini oleh para pemimpinnya adalah solusi jitu bagi negeri Indonesia yang sebagian besar kala itu rakyatnya petani untuk lepas dari belenggu negara-negara imperalis seperti Amerika Serikat dan sekutunya. Dalam upaya menciptakan negara komunis, tercatat sejak tahun 1926 hingga 1965, PKI secara getol terus melakukan intrik politik, baik secara lokal maupun nasional. Satu-satunya kekuatan terbesar yang selalu menghalangi tumbuh kembangnya PKI adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Sejarah PKI sendiri terlahir dari sebuah perkumpulan, dimana pada bulan Mei tahun 1914 di Semarang berdiri Perkumpulan Organisasi Sosial Demokratik Indonesia yang dikenal dalam bahasa Belandanya, Indiskhe Sociaal Democratiskhe Vereniging (ISDV). Organisasi ini adalah sebuah organisasi politik yang menghimpun para intelektual revolusioner bangsa Indonesia dan Belanda. Tujuan organisasi itu adalah untuk menyebarkan paham marxisme di kalangan kaum buruh dan rakyat Indonesia. Perkumpulan Sosial-Demokratis Indonesia ini kemudian pada tanggal 23 Mei tahun 1920 berubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan ketua partainya, Semaun, yang dalam buku sejarah tercatat, sebagai anak dari tukang batu di Jawatan Kereta Api, asal Jombang Jawa Timur.

Di awal pergerakannya, PKI bisa memobilisasi kaum tani dan buruh yang pada saat itu sedang berjuang melawan imperialisme Belanda. Perjuangan mereka masih berupa kelompok-kelompok kecil yang sifatnya sedaerah atau sesuku. Namun sejak keberadaan PKI, perjuangan melawan Belanda diganti menjadi perjuangan proletariat yang terorganisir. PKI sejatinya bisa membuktikan diri mampu memimpin perjuangan kaum tani dan gerakan revolusioner lainnya. Hal yang wajar bila ketika itu PKI sering disebut anak zaman, karena lahir pada saat waktu yang tepat karena bangsa sedang dilanda terpecah belah dalam melawan Belanda. Dari sini, pada perkembangannya ada kemiripan dengan lahirnya Bung Karno, yang konon ia lahir pada saat negara sangat membutuhkan figurnya.

Namun, di tengah bangsa yang sedang melakukan perjuangan merebut kemerdekan, keberadaan Bung Karno dan PKI jelas berbeda. Secara ideologi Bung Karno sangat nasionalis, bangsa Indonesia ingin dibangun dengan budayanya sendiri yaitu dengan dasar Pancasila, yang tidak akan mengubah tatanan negara yang dicitakan nenek moyangnya. Berbeda dengan PKI, yang dari awal pergerakannya bertujuan untuk menciptakan negara dengan ideologi komunis yang berkiblat pada kekuatan negara komunis terbesar yaitu Uni Sovyet dan Cina.

Karena motivasinya mendirikan negara komunis, maka PKI dalam pergerakannya lebih memilih garis radikal di tengah kancah perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia. Hal ini tampak dalam berbagai tindakan pemogokan dan pemberontakan yang merusak aset negara dan mengakibatkan pertumpahan darah. Kemudian aksi radikal PKI dilanjutkan dengan aksi-aksi pemogokan yang lebih luas di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam perkembangan selanjutnya, PKI diperkuat oleh tokoh-tokoh komunis seperti Tan Malaka, Alimin, dan Muso. Sepeninggal Semaun dan Darsono, pemimpin-pemimpin PKI yang masih ada, pada akhirnya selalu melakukan pemberontakan yang menyimpang dari pola umum kebangkitan nasional bangsa Indonesia melawan kolonialisme Belanda, yang nantinya selalu berhadapan dengan tentara Indonesia.

Masa puncak kejayaan PKI di skala nasional ketika dipimpin oleh DN Aidit. Dampak persaingan sengit di tubuh Partai Nasional Indonesia (PNI) yang memungkinkan Bung Karno tersingkir dari kekuasaan politiknya. Untuk tidak jatuh dalam mempertahankan kekuasaannya, Bung Karno melakukan pendekatan dengan kekuatan partai politik lainnya yang berbasis masa, salah satunya yang dirangkul oleh Bung Karno adalah PKI yang dipimpin DN Aidit. Sejak saat itu, Bung Karno dan DN Aidit sering berdiskusi tentang problem negara ke depan dalam melawan negara imperialis dan kapitalis.

Eratnya hubungan antara ketua PKI, DN AIdit dan Bung Karno sampai pada puncaknya, manakala Bung Karno menggulirkan konsep politik Nasionalis Agama dan Komunis (Nasakom). Ide yang memberikan ruang hidup yang lebih luas bagi PKI untuk membangun basis-basis kekuatannya. Didukung dengan doktrin politik Bung Karno sebagai panglima, membuat negara dalam ketika itu mengalami instabilitas politik, keamanan dan ekonomi yang berkepanjangan sehingga makin jauh dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Paham Nasakom pula yang melatari adanya poros Jakarta-Peking dan Pyongyang, yang menunjukkan bahwa afiliasi politik saat itu lebih menitik beratkan kepada blok timur yang mengusung ideologi marxis komunis. Akibatnya pada tahun 1965 PKI telah menjelma sebagai organisasi komunis dengan pengikut nomor tiga terbesar di dunia.

Boleh jadi, saat itu tidak ada satu intansipun baik sipil maupun militer yang steril dari pengaruh infiltrasi komunis dalam bungkus PKI. Seiring dengan itu, arogansi mulai tumbuh sehingga meremehkan kekuatan lawan politik seperti angkatan darat dan ormas-ormas keagamaan yang dengan gigihnya terus berusaha menghadang gerakan komunis Indonesia.

Tahun 1965, menjadi tahun kelabu bagi PKI. Setelah lengsernya Bung Karno dari kepemimpinan nasional dan digantikan Jenderal Soeharto, gerakan pembumi hangusan PKI dari bumi Indonesia semakin massif. Angkatan darat yang merasa luka karena para Jenderalnya dibunuh dengan masyarakat yang merasa telah dirugikan PKI, melakukan sapu bersih dari semua unsur PKI dari tingkat kader hingga pucuk pimpinan semuanya ditangkap bahkan tidak sedikit yang dibunuh. Berbagai ornamen dan segala bentuk paham komunis baik berupa buku atau karya ilmiah oleh pemerintah Orde Baru dimusnahkan, bukan itu saja, propaganda untuk membenci PKI pun dikibarkan. Singkat kata, pemerintahan Orde Baru 1965-1999 mengubur PKI sedalam-dalamnya.

Kini, setelah lima dekade dengan meninggalkan sejuta pilu bagi bangsa ini, tentu bukan perkara mudah untuk tidak berfikir PKI akan kembali. Dalam rentang setahun terakhir ini, nyata sekali ada beberapa kelompok masyarakat yang ingin mencoba membuka memori lagi tentang PKI. Apakah hal ini menyiratkan bahwa PKI kembali bersemi?

Kini simbol simbol PKI mulai bersemi kembali di berbagai daerah seperti di Pamekasan, Madura, yang menampilkan gambar palu arit saat pawai keliling kota, lalu di Universitas Negeri Jember, beberapa mahasiswanya mencoret-coret gambar palu arit di teras gedung fakultasnya, kemudian di Taman Mini Indonesia Indah ada gambar atau logo PKI di salah satu anjungannya. Di Solo, ditemukan buku tentang PKI terbitan baru di sebuah rumah kontrakan. Bahkan, di tempat itu ditemukan pula bendera serta blanko kartu anggota PKI lengkap dengan nomor registernya, entah siapa yang membuatnya. Tapi yang pasti, berseminya kembali simbol-simbol PKI dibuat dan sengaja dipamerkan di ruang publik, menandakan adanya sekelompok masyarakat yang ingin PKI dihidupkan kembali.

Lalu, bagaimana sikap kita jika memang benar PKI ingin bangkit kembali di Bumi Pertiwi?
http://indonesianreview.com/ds-mufti…angkit-kembali

Aduh, Pemerintah Mulai Bahas Rencana Minta Maaf ke PKI
Rabu, 19 Agustus 2015 – 11:01:14

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly mengatakan bahwa pihaknya tengah membahas perihal permintaan maaf kepada keluarga PKI bersama Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Menko Polhukam, TNI, dan Polri. “Jadi dalam tahap pembahasan, seperti apa modelnya,” kata Yasonna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (18/8/2015).

Oleh karenanya, ia meminta semua pihak bisa bersabar menunggu keputusan hasil tersebut. Sebab, saat ini banyak kasus pelanggaran HAM yang tengah dibahas, diantaranya kasus Talangsari dan Semanggi. “Banyak kasus-kasus yang harus dipelajari secara cermat penyelesaian seperti apa,” ujarnya.

Kendati demikian, politisi PDIP ini mengungkapkan semua hasil dari pertemuan tersebut bakal dibicarakan dengan Presiden Joko Widodo. “Nanti setelah tim selesai dibicarakan,” tutupnya. (iy)
http://www.teropongsenayan.com/15582…ta-maaf-ke-pki

Politisi PDIP Minta Jokowi Akui PKI
Senin, 17 Agustus 2015 – 16:28:20


Ribka Tjiptaning

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus meluruskan tentang sejarah Partai Komunis Indonesia (PKI) terhadap generasi bangsa saat ini. Hal itu ditegaskan Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning Proletariyati terkait batalnya Presiden Jokowi meminta maaf kepada keluarga PKI dalam pidato sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD pada Jumat (14/8/2015) lalu.

“Sebetulnya ini hanya problem penguasa yang tidak pernah melakukan pelurusan sejarah. Padahal kalau negara luar, apapun masa kelamnya pasti diungkap secara terang benderang,” kata Ribka di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/8/2015).

Penuli buku “Aku Bangga Jadi Anak PKI” ini pun juga menjelaskan bahwa PKI pernah menjadi kekuatan besar dengan partai urutan ke-4 pada masa itu. Jadi, menurut Ribka, tak salah bila PKI mendapat pengakuan.

“Mau jelek atau baik harus disebarkan, ingat PKI partai besar nomor empat. Dan saya lihat kini banyak anak muda yang suka dengan pemimpin kiri, tentunya ini akibat mereka bertanya-tanya dengan PKI,” ungkapnya.(yn)
http://www.teropongsenayan.com/15498…okowi-akui-pki

Eks Tapol PKI Nanga-Nanga Berharap Direhabilitasi
1 October 2014 – 18:02

KBRN, Kendari: Sejumlah mantan Tahanan Politik PKI beserta keluarganya, yang kini masih tinggal di Kampung Eks Tapol PKI Nanga-Nanga Kelurahan Baruga Kota Kendari, berharap kepada pemerintah, untuk dikembalikan dan dipulihkan nama baiknya menjadi warga Negara Indonesia yang taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

“Setelah adanya era reformasi, aktifitas kehidupan kami sehari-hari, sudah seperti warga lain disekitar perkampungan.Namun untuk hal lain yang berkaitan langsung dengan program pemerintah, hingga kini belum diberi kebebasan, seperti bantuan perumaham untuk warga miskin dan pemberian beasiswa sekolah bagi keluarga kurang mampu,” tutur Lambatu, Salah seorang Eks Tapol PKI, Kepada RRI, Rabu (1/10/2014).

Lambatu, yang kini tinggal di gubuk reok pemukiman Nanga-Nanga, terus berharap kepada pemerintah dapat memperhatikan kondisi kehidupan mereka, sekaligus status politik mereka dapat dipulihkan, agar bisa menjalani kehidupan sosial politik seperti Warga Negara Indonesia pada umumnya.

Sejak tahun 1977, sebanyak 40 eks Tapol PKI wilayah Sulawesi Tenggara, dilokalisasi di kawasan Hutan Nanga-Nanga, yang kini dijadikan kawasan permukiman baru oleh pemerintah Kota Kendari. Saat ini, tersisa beberapa orang yang masih hidup dan bertahan di kawasan tersebut, bersama anak cucu mereka. Sebagian besar, mereka hidup dibawah garis kemiskinan tanpa ada perhatian serius dari pemerintah, bila dibandingkan masyarakat lain pada umumnya.

Namun, Salah satu hal menggembirakan yang diperoleh para Eks Tapol itu, yakni perubahan status tanah yang ditempati, dari kawasan hutan menjadi permukiman hak milik. Hal ini, sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 1785 K/Pdt/2010 tentang kasus tanah eks-Tapol PKI, disertai bukti sertifikat resmi dari BPN, yang Setiap kepala keluarga Eks Tapol PKI, mendapatkan jatah dua hektar tanah.
http://www.rri.co.id/post/berita/107…abilitasi.html

Menko Polkam, Luhut Panjaitan:
Simbol PKI Bisa Muncul di Mana-mana, Tidak Usah Terlalu Serius
Selasa, 18 Agustus 2015 | 15:17 WIB


Gambar tokoh-tokoh PKI yang ikut karnaval peringatan HUT ke-70 RI di Pamekasan, Sabtu (15/8/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menilai, simbol Partai Komunis Indonesia bisa muncul di berbagai tempat. Menurut dia, munculnya simbol tersebut bukan sebuah hal yang mengancam negara.

“Itu (simbol PKI) bisa saja muncul di mana-mana. Itu bukan hal yang aneh,” kata Luhut di kantornya di Jakarta, Selasa (18/8/2015).

Hal itu dikatakan Luhut menanggapi peserta pawai HUT ke-70 RI di Pamekasan yang membawa atribut berlambang PKI, seperti bendera berukuran 2 meter persegi, logo PKI, dan gambar tokoh-tokoh PKI.

Atribut itu diperagakan di hadapan bupati, wakil bupati, pimpinan Polres dan Kodim, serta pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Pamekasan dalam sebuah aksi teatrikal tentang kekejaman PKI. (Baca: MKKS: Tema PKI Sudah Ditentukan Panitia Karnaval).”Tidak usah terlalu serius dengan itu,” ucap Luhut.

Namun, Luhut berjanji akan terus mengikuti perkembangan munculnya simbol PKI tersebut. Luhut sejauh ini menyerahkan kepada aparat kepolisian dan TNI setempat untuk bertindak. (Baca: Pangdam V Brawijaya: Tak Ada Gerakan Komunis di Pamekasan)

“Saya kira aparat polisi, Kodim, Koramil, di sana sudah bekerja. Saya kira Pangdam sudah memberikan tatement. Tidak ada yang terlalu serius,” kata dia.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen (Purn) Sutiyoso sebelumnya mengatakan, seharusnya penyelenggara dan peserta karnaval mengetahui bahwa atribut PKI dilarang di Indonesia. (Baca: Kepala BIN: Seharusnya Atribut PKI Tidak Boleh Ditampilkan)

“Luar biasa kebodohannya menurut saya itu,” kata Sutiyoso.

Polisi mengaku telah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus itu. Namun, polisi masih bingung mengenai pasal hukum yang akan dikenakan atas munculnya lambang partai komunis itu. (Baca: Kapolda: Atribut PKI di Karnaval Mau Dipidana Pakai Pasal Apa?)

“Kami sudah periksa saksi-saksi terkait. Namun, pasal pidana apa yang mau dipakai? Karena memang rangkaian skenarionya demikian,” kata Kapolda Jatim Irjen Anas Yusuf.

Atribut PKI yang digunakan peserta karnaval sudah dimusnahkan. Pemusnahan dilakukan bersama-sama antara Bupati Pamekasan, Kodim 0826 Pamekasan, Polres Pamekasan, Kejari Pamekasan, dan Pengadilan Negeri Pamekasan.
http://nasional.kompas.com/read/2015…Terlalu.Serius

————————————————

Katanya sih, di Endonesah itu akan selalu hidup 3 ideologi besar di masyarakatnya. yaitu ideologi NASIONALIS, lalu ideologi AGAMA (Islam), dan terakhir ideologi KOMUNIS. Di zaman Soekarno masih berkuasa, ketiga kekuatan itu dicoba dirangkulnya sejak awal kemerdekaan dulu. Di tahun 1960-an, di era Demokrasi Terpimpin, Soekarno kemudian mencoba membungkus ketiga ideologi itu dalam konsep NASAKOM (Nasionalis-Agama-Komunis), tapi hasilnya malah membawa kecelakaan sejarah dan perpecahan NKRI di akhir kesudahannya.

Dalam panggung politik nasional di masa lalu, pengikut PKI memang lumayan banyak, terutama di Jawa dan daerah kantung-kantung kemisknan di Provinsi di luar Jawa pada masa periode 1950-1960-an. Bahkan PKI termasuk parpol yang memperoleh suara cukup signifikan di pemilu pertama tahun 1955, meskipun Muso pernah memberontak NKRI di tahun 1948 di kota Madiun. Di tahun 1960-an, di zaman NASAKOM, PKI bahkan menjadi partai komunis nomor 3 di dunia dalam jumlah anggotanya, yaitu sekitar 3 juta orang. Kalau seandainya pemberontakan kedua pada tahun 1965 PKI sukses, bisa jadi Endonesah kini telah menjelma menjadi negara komunis terbesar di dunia sesudah RRC. Tapi entah, apakah arah kita kemudian menjadi negara neoliberalisme jua seperti halnya China (RRC) sekarang ini. Bisa jadi!

Nah, kalo PKI akhirnya di rehabilitasi Pemerintah, sebagai konsekwensi Pemerintahan Jokowi meminta maaf kepada mereka atas pelanggaran HAM berat di masa lalu, tentu tuntutan mereka tidak akan berhenti sampai disitu saja. Selanjutnya mereka pasti berharap hak-hak politik mereka juga di rehabilitasi pula, baik untuk para bekas tapol PKI itu maupun organisasi partai PKI-nya dulu. Selanjutnya mereka pasti meminta pula hak berpolitik untuk mendirikan parpol politik, atau setidaknya ormas politik di seluruh Endonesah dengan nama baru, mungkin misalnya “PKI-Perjuangan” atau “PKI-Reformasi” atau “Neo-PKI” atau apalah! Dan, pada akhirnya mereka pasti minta di izinkan untuk ikut Pemilu dan Pilpres. Kalau kemudian rakyat kita mendukungnya, bisa jadi tahun 2019 kelak, di DPR akan duduk wakil-wakil PKI secara resmi, dan bisa jadi juga akan masuk kabinet pulak. Bahkan bukan tidak mungkin, suatu hari nanti capres dari PKI akan duduk di Istana.

Kata kunci terkait:

artis keturunan pki, cak nun tentang jokowi, anak pki jadi menteri, anak pki, pendapat cak nun tentang jokowi

4 comments

  1. Jgn smpek komunis kmbali bersemi lg di NKRI, dgn brdalih rehabiltasi, krna sekali komunis tetp komunis,,, ingat susah payahnya TNI memusnakan PKI krna ke radikalan PKI masa itu…
    jd jgn ciderai ideologi yg sekarang, NKRI Pancasila Harga mati.

Join the Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*Komentar anda akan di moderasi.