PDIP-PPP-PD Terima Perppu Ormas Jadi UU, Gerindra-PAN Menolak

https://m.detik.com/news/berita/d-3691681/pdip-ppp-pd-terima-perppu-ormas-jadi-uu-gerindra-pan-menolak

PDIP-PPP-PD Terima Perppu Ormas Jadi UU, Gerindra-PAN Menolak

Jakarta – Perppu Nomor 2/2017 tentang Ormas sedang dibahas di Komisi II DPR. Sikap fraksi-fraksi di DPR masih terbelah antara menerima dan menolak Perppu Ormas.

Partai Gerindra menegaskan mereka menolak Perppu Ormas. Dengan alasan dalam Perppu tersebut semua kewenangan diambil alih oleh pemerintah. Gerindra tidak ingin pemerintahan otoriter.

“Ya kalau terkait Perppu Ormas sejak awal kami kan sudah membaca, memperhatikan, mencermati, dan mendengar, berdiskusi, kami tetap pada sikap kami yang intinya adalah menolak,” ujar Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Selain Gerindra ada PAN yang juga menolak Perppu ormas. PAN menolak dengan syarat.

“Kami menolak dengan catatan kita kembali saja ke revisi undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 misalkan pengadilan itu terlalu panjang kan bisa kita perpendek waktunya. Sanksi-sanksi lain juga bisa kita (revisi),” kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto.

Sikap kedua partai tersebut bertolak belakang dengan PDIP, PPP dan Partai Demokrat. Ketiga partai tersebut menerima Perppu Ormas.

Wasekjen PPP Achmad Baidowi menyampaikan sikap partainya yang menerima dengan catatan merevisi dan memasukan undang-undang nomor 17 Tahun 2013 ke dalam Prolegnas 2018.

“Setelah mendengarkan paparan pemerintah khususnya menyampaikan bukti-bukti kegentingan yang memaksa yang dimaksudkan pemerintah, tapi kami harap kalau diterima tetap harus dengan catatan yaitu revisi dan masuk dalam Prolegnas 2018,” tutur Baidowi.

Senada dengan PPP, PDIP juga mempunyai sikap menerima Perppu Ormas. Hal ini disampaikan dalam ruang rapat Komisi II oleh Politikus PDIP Dwi Ria Latifah.

“Kami dari Fraksi PDIP dengan tegas menerima dan mendukung Perppu Ormas,” tegas Latifah.

Partai Demokrat yang bukan partai pendukung pemerintah ternyata mempunyai sikap yang sama dengan PPP dan PDIP. Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Evert Ernest Mangindaan mengatakan akan menerima Perppu Ormas dengan catatan.

“Kami setuju dengan catatan-catatan. Pertanyaan kami juga sama dengan banyak orang itu. Apapun yang bertentangan dengan Pancasila, jadi kami pasti dukung,” kata Mangindaan.

Adapun pasal yang menjadi catatan Demokrat untuk direvisi adalah pasal tentang pengadilan. Karena menurutnya yurisprudensi harus ada.

“Pasal bahwa harus lewat pengadilan itu jelas. Karena yurisprudensi harus ada. Kenapa bertentangan dengan Pancasila. Sehingga ormas bisa membela diri dan sebagainya,” tutup dia. (lkw/tor)
_________

Sik..sik..sik..

Demokrat Akan Tolak Perppu Ormas

http://nasional.kompas.com/read/2017/07/13/12384271/demokrat-akan-tolak-perppu-ormas

JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Demokrat akan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Oganisasi Kemasyarakatan.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menilai, penerbitan perppu tersebut tidak memenuhi syarat kegentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.

“Tak ada alasan yang genting dan memaksa sebagai syarat utama menerbitkan perppu sebagaimana dimintakan UUD 1945,” kata Hinca kepada Kompas.com, Selasa (13/7/2017).

Hinca menilai tidak ada kegentingan yang memaksa sehingga pemerintah harus menerbitkan Perppu Ormas. Sebab, aturan dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas sudah mengatur mengenai mekanisme pembubaran ormas melalui pengadilan.

Hinca pun memastikan fraksi Partai Demokrat di DPR RI akan menolak Perppu Ormas. Ia berharap mayoritas fraksi di DPR juga bersikap serupa.

“Perppu ini berpotensi ditolak untuk mendapatkan persetujuan di DPR RI,” ucap Hinca.

Perppu Nomor 2 Tahun 2017 resmi diumumkan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto pada Rabu (12/7/2017) siang.

(Baca juga: Kontroversi Isi Perppu Ormas, Bukti Keberanian atau Jalan Pintas?)

Perppu ini menghapus pasal yang menyebut bahwa pembubaran ormas harus melalui pengadilan.

Pembubaran dengan cara pencabutan badan hukum bisa langsung dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri atau Menkumham.

Perppu ini dibuat setelah pemerintah sebelumnya mengumumkan upaya pembubaran terhadap HTI yang dianggap anti Pancasila.

_________


Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*Komentar anda akan di moderasi.