Dipecat, Ratusan Guru Gugat Ponpes Al Zaytun Rp 13 Miliar

Merdeka.com – Kasus pemecatan 116 guru Pondok Pesantren Al Zaytun Indramayu, Jawa Barat, memasuki babak baru. Ratusan tenaga pengajar itu menggugat pihak pesantren pimpinan Panji Gumilang tersebut Rp 13 miliar ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung, Jawa Barat.
Gugatan itu setelah upaya para guru untuk meminta kejelasan mengenai pemecatan kepada pihak pesantren tak membuahkan hasil. Mereka dipecat tanpa diberikan pesangon saat para guru hendak mengajar kembali di bulan Januari 2017.
“Kami sudah mengajukan dialog ke pimpinan Ponpes Al Zaytun, tetapi di tolak. Kami bersama Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) juga sudah berjuang ke Inspektorat Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama wilayah Indramayu, bahkan ke Kementerian Tenaga Kerja, baik pusat maupun daerah. Namun semua menemui jalan buntu,” ujar Mustakim, salah satu penggugat dalam sidang perdana PHI di PN Kelas IA Khusus Bandung, Jalan Surapati Nomor 47 Bandung, Jawa Barat, Senin (12/2).
Sidang perdana ini dihadiri oleh 100 dari 116 guru penggugat. Mereka didampingi oleh para pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung. Tim pengacara publik LBH Bandung menyampaikan ada 7 pokok gugatan yang diajukan dalam gugatan PHI ini.
Pertama, menuntut tergugat agar memunaikan hak-hak guru sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan. Kedua, menuntut tergugat agar membayar gaji selama massa menunggu proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yakni gaji bulan Desembaer 2016 sampai dengan Januari 2018. Dengan jumlah nominal untuk 116 guru pada pint 1 dan 2 sekitar Rp 13 miliar
Ketiga, menghukum tergugat untuk membayar upah proses dan Tunjangan Hari Raya (THR) selama proses perkara a quo berkekuatan hukum tetap. Keempat, menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah dan gedung terhadap aset tergugat yakni tanah dan gedung Blok Sandrem, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu-Jawa Barat.
Kelima, menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya perlawanan (verzet) dan upaya hukum kasasi (uitvoerbaar bij voorradd). Keenam, menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp 500 ribu per hari setiap kelalaian tergugat melaksanakan putusan ini. Ketujuh, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara.
“PHI tinggal satu-satunya harapan kami, semoga majelis hakim PHI akan memberikan keputusan yang adil bagi kami,” kata Sarju, juga salah satu penggugat, dalam keterangan tertulis kepada merdeka.com.

https://m.merdeka.com/peristiwa/dipecat-ratusan-guru-gugat-ponpes-al-zaytun-rp-13-miliar.html

Dulu waktu zaman pilpres 2004 ada salah satu kandidat yang menang 90-99 persen di pesantren ini, begitu juga parpol yang diurusnya.
Sekarang kandidat itu menjabat menteri lho di masa presiden tjahaja asia.


Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*Komentar anda akan di moderasi.