Perumahan DP Nol Rupiah Anies-Sandi Dilaporkan Ke KPPU, Setelah Itu Ke KPK, Ada Apa?

Menu
KANAL
Home
News
Bisnis
Medan Terkini
Bank Sumut
Sumut
Semangat Baru Sumut
Super Ball
Sumut Paten
Dairi Unggul
Deliserdang
Perumahan DP Nol Rupiah Anies-Sandi Dilaporkan ke KPPU, setelah itu ke KPK, Ada Apa?
Rabu, 21 Februari 2018 22:00

TRIBUN-MEDAN.COM – Ada saja ganjalan Pemprov DKI Jakarta yang kini dipimpin Anies Baswedan – Sandiaga Uno dalam mengeksekusi program-programnya, terlebih soal program DP 0 rupiah.
Terbaru, Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) melaporkan salah satu pembangunan rumah susun Klapa Village yang jadi pionir program Dp 0 rupiah ke Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).
Ketua Umum KAKI Arifin Nur Cahyono mengatakan, bahwa pembangunan rusun Klapa Village bermasalah, lantaran Pemprov DKI tak melakukan tender, melainkan melalui penunjukan langsung kepada PD Pembangunan Sarana Jaya. Kemudian, kontrak ini juga diberikan kepada PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS) dengan nilai kontrak senilai Rp 600 miliar.
“Kami menduga ada pelanggaran, dengan penunjukkan PD Sarana Jaya, dan menurut Kepres 80/2003 tentang pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dengan nilai dibatas Rp 50 juta harus melalui tender,” katanya seusai membuat laporan di KPPU di Jakarta, Rabu (21/2).

Atas pelaporan ini, Arifin berharap agar Pemprov DKI dapat menghentikan proyek ini sementara untuk kemudian dilakukan tender ulang.
Arifin menilai lantaran dilakukan melalui penunjukan langsung, maka nilai proyek menjadi lebih besar, dibandingkan dengan mekanisme lelang yang bisa memilih harga termurah dari peserta.
Oleh karenanya, ia juga melihat ada indikasi tindak pidana korupsi terkait pembangunan Klapa Village.
KAKI pun juga berencana melaporkan hal ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Yang seharusnya pakai tender harga di bawah, tapi karena tidak pakai tender harga jadi normatif, masuk ke merugikan keuangan negara. Makanya kita juga mau laporkan ke KPK Senin (26/2) mendatang,” lanjutnya.
Sementara itu saat dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Dinas Perumahan Pemprov DKI Jakarta Agustino Darmawan mengatakan bahwa tak ada pelanggaran yang dilakukan, sebab pengadaan rusun dilakukan melalui tender.
“Semua proses pengadaan rusun oleh Pemprov dilakukan melalui tender,” balas pesan pendeknya kepada Kontan.co.id Rabu (21/2).
Agustino menilai laporan program DP 0 rupiah ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) salah sasaran.
Katanya, soal implementasi program tersebut saat ini Pemprov DKI belum banyak melakukan sesuatu.
“Pemprov belum melakukan apa-apa,” katanya saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (21/2).
Terlebih jika laporan kepada KPPU terkait pembangunan Klapa Village, yang jadi proyek percontohan Program DP 0 rupiah. Sebab kata Agustino, pembangunan rusun Klapa Village bukan proyek Pemprov DKI.
“Siapa sih yang melaporkan, ngawur banget. Itu kan memang proyek pembangunan Sarana Jaya, masa beraninya bilang memborong, mana mungkin begitu,” sambungnya.
Sekadar informasi, PD Pembangunan Sarana Jaya sendiri memang telah melakukan perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) dengan PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS) untuk membangun rusun Klapa Village dengan nilai kontrak Rp 600 miliar.
Penyertaan modal dalam KSO ini sendiri tebagi di mana Totalindo memberikan porsi penyertaan sebesar 25% dan sisanya 75% menjadi porsi PD Pembangunan Sarana Jaya. Dengan target pembangunan 700 unit rusun tipe 21 dan 36 dengan waktu pengerjaan 18 bulan.
Menanggapi hal tersebut, Direktur PD Sarana Jaya Yoori Pinontoan mengatakan bahwa proyek pembangunan Klapa Village tak membutuhkan pelaksanaan lelang, sebab merupakan proyek bisnis murni yang tak menggunakan APBD DKI Jakarta.
“Posisinya memang bisnis murni, dan tidak membutuhkan lelang,” katanya saat dihubungi KONTAN, Rabu (21/2).
“Intinya kita kerjasama KSO dengan Totalindo, di mana mereka turut dalam pembiayaan tanah dan bangunan, bukan penunjukkan kontraktor,” sambungnya.
Sementara itu Coorporate Secretary TOPS Novita Frestiani belum mau memberi komentar terkait hal ini.
“Nanti ya, kami koordinasikan secara secara internal dahulu,” katanya kepada KONTAN, Rabu (21/2).

http://medan.tribunnews.com/amp/2018/02/21/perumahan-dp-nol-rupiah-anies-sandi-dilaporkan-ke-kppu-setelah-itu-ke-kpk-ada-apa

mup on donk tak


Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*Komentar anda akan di moderasi.