PKS Sarankan KPK Tolak Imbauan Menkopolhukam

PKS Sarankan KPK Tolak Imbauan Menkopolhukam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta KPK menunda proses hukum kasus rasuah yang diduga melibatkan calon kepala daerah.
Untuk itu Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyarankan KPK menolak permintaan Wiranto.
“Penegakan pemberantasan Korupsi mesti terus berjalan,” tegas mantan Ketua Tim pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilkada DKI Jakarta ketika ditemui di gedung parlemen, Jakarta, Selasa (13/3/2018).
Karena menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini, KPK harus jalan terus tidak boleh upaya penegakan hukum diganggu oleh perkara lain.

Mardani menilai, justru jika KPK bertindak efektif akan mencegah calon kepala daerah yang mendasarkan kemenangan dari politik uang dan hasil korupsi.
“KPK dengan tegas memberantas korupsi pada Calon kepala daerah hasilnya luar biasa. Karena kalau tak diberantas sekarang garbage in garbage out, sampah yang masuk sampah yang keluar,” ujarnya.
“Artinya apa justru sekarang ini yang buruk-buruk dibuang yang baik-baik yang masuk nanti ketika KPK bekerja efektif,” jelasnya.
Sekali lagi ia tegaskan, pemberantasan Korupsi harus jalan terus, sehingga kelak bisa menghasilkan kepala daerah yang bersih dari korupsi.
Di tempat berbeda, Kemenko Polhukam Wiranto mengatakan pernyataannya agar penegak hukum menunda proses hukum calon kepala daerah peserta Pilkada 2018 bukanlah sebuah paksaan.
Sebelumnya Wiranto menyatakan niat untuk bertemu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar komisi antirasuah itu menahan penetapan tersangka kasus korupsi calon kepala daerah peserta Pilkada serentak 2018 sampai proses pemilihan selesai.
Saat ditemui di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Selasa (13/3/2018) Wiranto mengatakan pernyataannya itu adalah sebuah himbauan.
“Usulan penundaan itu bertujuan agar tidak menimbulkan buruk sangka, tidak membuat KPK dituduh masuk dalam ranah politik, tujuan baik bukan untuk mencegah penindakan dan pengusutan semata.”
“Tapi kalau tidak mau ya silakan, namanya bukan paksaan, itu himbauan saja. Itu kan bentuk komunikasi jamin pilkada aman, tidak diwarnai kericuhan, tertib, dan lancar,” tegasnya.
Oleh karena itu Wiranto tidak mempermasalahkan bila akhirnya tetap ada penegak hukum yang akan melanjutkan proses hukum bagi peserta Pikada serentak 2018.
Tapi Wiranto tetap mengimbau agar arahan tersebut dilaksanakan agar tidak mengganggu proses politik Pilkada 2018 hingga Pilpres 2019.
“Sudah saya katakan kemarin bahwa penundaan tak mengurangi ancaman kepada yang bersangkutan,” katanya.

Sumber = http://m.tribunnews.com/nasional/2018/03/13/pks-sarankan-kpk-tolak-imbauan-menkopolhukam


Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*Komentar anda akan di moderasi.