“Aturan Yang Berbenturan, Sudah Pasti Tidak Akan Netral”

“Aturan yang berbenturan, Sudah Pasti Tidak akan Netral”

Dilantiknya Komjen Polisi Iriawan pada senin, 18 Juni 2018 di gd Merdeka menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat mengundang pro – kontra dan polemik banyak pihak. Pemerintah pusat, dalam hal ini kemendagri nampaknya memberikan sinyal keberpihakan. Persepsi ini terbangun, mengingat ada irisan yang sangat kuat dan sulit terbantahkan bahwa salah satu pasangan calon merupakan rekan sejawat alias satu korps dilingkungan kepolisian, dan sama-sama pernah menjabat sebagai Kapolda Jabar, yaitu Irjen (Purn) Polisi. Anton Charliyan, yang saat ini maju sebagai calon wakil gubernur berpasangan dengan cagub Mayjen (purn) TNI.  TB. Hasanudin. 

Poin yang ingin saya sampaikan, adalah ;

Semangat UU No 10 tahun 2016 tentang pilkada, misalnya pada pasal 201, yang berbunyi ; untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,   justru berbenturan dengan semangat atau prinsip UU no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang ruang lingkupnya diatur dalam penjelasan pasal 19 ayat (1), yang berbunyi,  Jabatan pimpinan tinggi madya meliputi sekretaris jenderal kementrian, sekretaris kementrian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, kepala sekretariat presiden, kepala sekretariat wakil presiden, sekretaris militer presiden, kepala sekretariat dewan pertimbangan presiden, sekretariat daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara.     

Celakanya lagi, pak menteri mengeluarkan peraturan no 1 tahun 2018 tentang cuti luar Tanggungan Negara. Pada pasal 4 ayat (2), misalnya, disebutkan bahwa Pjs gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat dilingkungan pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi. Artinya adalah, ketentuan ini mengatur dalam konteks Pejabat sementara, bukan Penjabat Gubernur (Pj). Ini sudah menjadi pemahaman bersama, bahwa Pjs diperlukan dalam kondisi gubernur sedang cuti yang tidak terkait dengan agenda politik bernama pilkada, sementara Pj diperlukan karena masa jabatan gubernur sudah habis. Dalam hal ini, gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, habis masa jabatannya pada 13 Juni 2018. Maka disinilah terdapat transisi kekuasaan politik – yang meskipun pendek – namun berpotensi mengamankan salahsatu pasangan calon. 

Publik sangat sulit untuk mengatakan bahwa Penjabat GUbernur yang sekarang akan bersikap netral dan tidak masuk akal juga jika pemerintah pusat tidak punya agenda politik. Singkat kata, inilah yang sangat mencolok dipertontonkan oleh bapak menteri dalam negeri. 

Demikian terimakasih. Salam KASKUS.


Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*Komentar anda akan di moderasi.