Basinya Sindiran Penuh Fitnah SBY Kepada Pemerintah

Basinya Sindiran Penuh Fitnah SBY kepada Pemerintah
Republik ini penuh sindiran dan sandiwara. Kritik tak disampaikan dengan lantang dan bernas, hanya sekadar desas-desus.

Seperti ‘cuitan’ Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Twitter yang menyebut penguasa telah melampaui batas dan mencederai akal sehat. Tak jelas maksud dan tujuan sindiran tersebut.

Namun disinyalir substansi sindiran SBY itu dilatarbelakangi oleh dua hal, yaitu persoalan Pilkada Jawa Timur dan pelantikan Komjen Pol Iriawan sebagai pejabat sementera (Pjs) Gubernur Jawa Barat.

Pertama, terkait dengan Pilkada Jatim, melalui twit tersebut SBY seolah melempar bola liar seakan Pemerintah telah bertindak tidak netral dan adil dalam momen politik tersebut. Ia secara tidak langsung menuduh bahwa pihak penguasa telah mencurangi pihak Khofifah-Emil.

Padahal, kritik itu belum tentu didasari oleh sebuah kebenaran. Hanya didasarkan pada laporan yang tidak didasari data.

Selain itu, pada kenyataannya justru pasangan Khofifah-Emil yang menimbulkan situasi politik yang tidak sehat dan kondusif di Pilkada Jatim. Pasalnya, mereka telah menggunakan fatwa fardhu ‘ain bagi pemilihan mereka.

Hal itu sama saja menunggangi ajaran agama untuk kepentingan politik yang sempit. Karena seharusnya memilih seorang calon pemimpin daerah di sistem demokrasi tidak didasarkan pada sentimen agama, melainkan pada kapasitas dan kualitas calon itu sendiri.

Dalam beberapa hari ini, SBY sedang di Jawa Timur dan turut dalam pertemuan dengan Khofifah dan Emil. Sehingga tudingannya kepada Pemerintah itu bisa jadi hanya manuver politiknya untuk menjatuhkan nama Pemerintah di hadapan publik demi kepentingan pasangan calon yang diusung Demokrat di Pilkada Jatim.

Kedua, terkait pengangkatan Komjen Iriawan menjadi Pjs Gubernur Jabar juga mirip dengan argumen pertama. SBY seolah tidak memahami bahwa pengangkatan itu telah melalui proses yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Di samping itu, Komjen Iriawan sendiri secara struktural juga tidak menduduki jabatan apapun di instansi kepolisian. Sehingga penugasan ini tidak membuatnya menjadi penguasa, atau seperti pemimpin daerah yang dipilih publik. Jabatan dan kewenangannya hanya sebagai perpanjangan tangan dan pelaksana tugas saja dari pemerintah pusat. Dengan begitu, dia tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan politik.

Bisa dikatakan, ‘Cuitan’ SBY terkait dua hal di atas sangat tendensius menuduh dan menyudutkan pemerintah saat ini. Sebagai seorang mantan Presiden, seharusnya SBY bisa bersikap bijak dan mawas diri sehingga bisa menjadi teladan sebagai negarawan.

Bila dia seorang negarawan, SBY seyoginya bisa menyampaikan kritik secara substansial dan bernas, bukan yang berdasarkan informasi pelintiran. Sehingga bisa menjadi sumber fitnah yang memperkeruh situasi sosial politik, apalagi menjelang pelaksanaan Pilkada serentak seperti saat ini.

Itulah di atas mengapa negeri ini disebut sebagai republik sindiran dan sandiwara. Aktor politik seperti SBY ini adalah pemainnya.


Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*Komentar anda akan di moderasi.