Masukan Untuk Penyusun Regulasi PPDB 2018

MASUKAN UNTUK PENYUSUN REGULASI PPDB 2018

Akhir2 ini banyak sekali permasalahan yg terjadi di PPDB 2018, ane hanya sedikit mengulas apa yg sebenarnya terjadi di PPDB 2018 ini , smoga para pemegang kepentingan terutama mendikbud kita ini, bisa mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat kita semua.

Point masalah yg terjadi di masyarakat bukan sekolah negeri/swasta, bukan masalah favorit/ non favorit, bkn masalah sukses/tidak, bukan tdk menerima sebuah aturan. Masyarakat sangat mendukung ide baik dan terbosan baru, menjunjung tinggi sebuah aturan, tetapi
Ketika banyak masyarakat yg hilang hak nya karna terbentur regulasi, disitulah regulasinya yg perlu di kaji ulang, artinya ada ketimpangan dan ketidak adilan,
Semua permasalahan yg terjadi di ppdb adalah masukan untuk pemangku kepentingan untuk bekerja lebih adil.

Sistem zonasi penuh saat ini sangat merugikan siswa yg berprestasi :
– Sebaran lokasi Sekolah negeri dan jumlah sekolah di Kota Bandung sangat sedikit dan tidak merata
– quota sistem akademis terbatas karena terbagi habis jatahnya oleh sistem zonasi
(Uji publik yg dilakukan perlu di kaji ulang karena adanya ketidak seimbangan)
– Kesempatan siswa dari luar Kota Bandung nyaris tertutup
– Pola pilihan sekolah diprediksi akan berubah drastis ( kompetisi semakin tdk sehat, pemikiran ortu akan terfokus untuk memperoleh kk dan ktp terdekat, bukan menjadikan anaknya berprestasi)
– ada ketidak adilan untuk siswa yang berprestasi
– akan terjadi banyak kecurangan
– efek dari zonasi siswa tdk akan bersemangat untuk mengejar prestasi.
– sosialisasikan sejauh mungkin sehingga masyarakat siap menerima konsekuensi hasil ppdbnya.

Itulah PR yg perlu diskusikan bersama.

Tujuan pemerataan pendidikan itu harus di mulai dr sekolahnya dulu, pemerataan kompetensi tenaga pendidik, infrastruktur, sarana prasarana, sekolah dsb.
Jika setiap sekolah sudah siap dan merata, maka
Ortu tdk akan memilih mencari sekolah mana yg harus di tuju. Jangan hanya menyalahkan paradigma ortu, karna pada kenyataan nya itu adalah hal yg wajar,
peran pemerintahlah yg harus menyusun regulasi yang seadil2 nya.

Walaupun di atas kertas PPDB zonasi adalah ide yang baik (setidaknya di mata para perumus aturan tersebut), keadaan di lapangan tidak menunjukkan adanya kesiapan yang penuh untuk menghadapi segala konsekuensi penerapan PPDB dengan sistem zonasi penuh.

Cermati bersama agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
Ingat setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak, masyarkat berhak menentukan pilihan sekolah dimanapun.


Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*Komentar anda akan di moderasi.