Darmin Janji Penundaan Proyek Infrastruktur Tak Ganggu Rakyat

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koodinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan penundaan proyek infrastruktur guna mengerem impor akan dilakukan secara bertahap.

Langkah tersebut diambil agar penundaan proyek tidak mengganggu kebutuhan masyarakat pada waktu-waktu tertentu.

“Misalnya, listrik ramai-ramai digeser lima tahun. Nanti kalau di tahun ketiga kurang, bagaimana?,” kata Darmin di kantornya, Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Oleh karena itu, saat ini pemerintah masih belum rampung menentukan proyek-proyek yang akan ditunda. Sebab, sedang dilakukan analisis atas masing-masing proyek, termasuk berapa lama proyek itu akan tertunda.

PILIHAN REDAKSI
Menteri Basuki: Proyek Kementerian PUPR Tak Ada yang Ditunda
Rupiah Merosot, Proyek Strategis Bisa Ditunda 3 Tahun
Rupiah Anjlok, Jokowi Diminta Hati-hati Bangun Infrastruktur
“Dilihat berapa kebutuhannya, baru kemudian ditentukan yang mana dulu. Bisa satu, dua, atau tiga tahun [penundaan],” lanjutnya.

Namun, dia memastikan, pengumuman atas penundaan proyek akan dilakukan satu kali. Artinya, pemerintah akan segera mengumukan proyek apa saja termasuk berapa lama penundaan atas masing-masing.

Sementara itu, untuk kriteria proyek yang ditunda bisa dilakukan pada seluruh proyek baik Proyek Strategis Nasional atau bukan. Landasan utama pemilihan proyek adalah melihat apakah proyek tersebut sudah masuk dalam proses financial closing.

“Kecuali dia penting sekali, dan sudah masuk daftar eligble untuk ditunda,” ujar Darmin. (miq/miq)

https://www.cnbcindonesia.com/news/20180914140236-4-33129/darmin-janji-penundaan-proyek-infrastruktur-tak-ganggu-rakyat

Proyek Infrastruktur Ditunda, Justru Problem Baru

RMOL. Moratorium proyek pembangunan infrastruktur yang banyak mengandung bahan baku impor oleh pemerintah, dikhawatirkan bakal menimbulkan banyak masalah baru.

BERITA TERKAIT
Ibas: Pembangunan Jalan Bisa Percepat Laju Ekonomi Desa
Iklan Jokowi Di Bioskop Bebas Dari Unsur Kampanye
Jokowi Iklan Di Bioskop, PDIP: Kalau Nggak Boleh, Buat Apa Ada Kominfo?

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono mengatakan, pemerintah memang harus menunda proyek infrastruktur tersebut, jika tidak kurs rupiah menembus angka di atas Rp 15 ribu. Namun dia mempertanyakan waktu kebijakan itu berlaku.

“Artinya proyek-proyek yang banyak mengunakan bahan baku impor seperti proyek pembangkit listrik, kereta cepat, MRT, pelabuhan dan airport yang sudah jalan akan banyak yang mangkrak,” katanya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (11/9).

Ia mengingatkan, pemerintah harus menanggung pinalti alias denda yang nilainya tidak kecil dari kontraktor jika proyek infrastruktur itu kelamaan ditunda.

“Yang pasti akan ada pinalti yang harus ditanggung pemerintah oleh para kontraktor-kontraktor yang sudah mengerjakan proyek pemerintah yang sedang berjalan,” ujarnya.

Persoalan lainnya yang muncul dengan keputusan tersebut, menurut ketua umum Serikat Pekerja (SP) BUMN Bersatu ini, pengangguran kian bertambah.

“Akan banyak PHK para pekerjanya karena tidak ada bahan baku yang akan digunakan untuk proyek-proyek tersebut,” imbuhnya.

Ujung-ujungnya target pertumbuhan ekonomi yang dipatok oleh pemerintah tidak akan lagi tercapai.

“Pertumbuhan ekonomi nasional yang pasti akan di bawah lima persen pada tahun 2018 ini,” pungkasnya. [wid]

https://ekbis.rmol.co/read/2018/09/11/356694/Proyek-Infrastruktur-Ditunda,-Justru-Problem-Baru-

kontraktornya kallap group untung besar, sejak modal 10 t buat jd wapres laba kalla group naik 400%

https://politik.rmol.co/read/2018/09/10/356537/Tunda-Proyek-Infrastruktur,-Pemerintah-Sandera-Investor-Dalam-Negeri!-


Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*Komentar anda akan di moderasi.