Ini Aksi Terbaru Zaadit Pemberi ‘Kartu Kuning’ Jokowi

http://m.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/02/22/p4k7bc377-ini-aksi-terbaru-zaadit-pemberi-kartu-kuning-jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU — Zaadit Taqwa, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia yang sempat memberi “kartu kuning” kepada Presiden Joko Widodo, muncul bersama ratusan perwakilan BEM se-Indonesia saat unjuk rasa di Depan Gedung DPRD Riau, Pekanbaru, Kamis (22/2) petang.

Aksi turun ke jalan ratusan BEM se Indonesia tersebut, untuk menyuarakan penolakan terhadap Undang-Undang MD3 yang diketuk palu oleh DPR RI pada sidang paripurna, beberapa waktu lalu. Mereka menilai UU MD3 telah mencederai nilai-nilai demokrasi dengan maksud membungkam rakyat.

“Anggota dewan bukan lagi milik rakyat, mereka hanya mengedepankan kepentingan individu dan kelompok mereka saja. UU MD3 menjadi bukti kepentingan mereka sendiri dan partai politiknya, produk hukum yang dibuat berusaha membungkam rakyat,” kata Zaadit Taqwa.

Nama Zaadit Taqwa tengah menjadi sorotan, karena aksinya memberikan kartu kuning kepada Presiden Jokowi saat kegiatan Dies Natalis Ke-68 UI di Depok, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Kartu kuning diberikan Zaadit sebagai bentuk peringatan atas berbagai masalah yang terjadi di dalam negeri, diantaranya yang menjadi sorotan BEM UI yakni isu gizi buruk di Asmat, isu penghidupan kembali dwifungsi Polri/TNI, dan penerapan peraturan baru organisasi mahasiswa. Aksi itupun, mendapat tanggapan dari Orang nomor satu di Indonesia.

Mahasiswa menganggap para Wakil rakyat telah memanfaatkan kewenangan untuk kepentingan segelintir orang. UU MD3 yang disahkan, menjadi lonceng kematian bagi demokrasi.

“Kami hanya ingin Wakil Rakyat (DPRD Riau) turun. Jumpai kami mahasiswa. Kita diskusikan UU MD3 yang menjadi lonceng kematian demokrasi, jangan jadi Wakil rakyat yang antikritik, mengangkangi kebebasan masyarakat,” kata Perwakilan BEM, Rizaldo.

Ratusan massa dari perwakilan demo di Depan Gedung DPRD meblokir Jalan Sudirman, dengan membakar ban, akibatnya arus lalu lintas sementara dialihkan.

Unjuk rasa tersebut dikawal ketat oleh ratusan aparat hukum gabungan yang terdiri dari aparat kepolisian, anggota TNI, dan Satpol PP.

Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman, didampingi Sekretaris Komisi III DPRD Riau Suhardiman Amby turun menyambut rekan-rekan mahasiswa. “Kita terima kehadiran kawan-kawan mahasiswa, apa yang disampaikan akan kami teruskan ke pusat,” sebut Noviwaldy Jusman.

Diakhir unjuk rasa, ratusan mahasiswa membuat pernyataan sikap yang diteken perwakilan mahasiswa dan disaksikan Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman.

Ada tiga poin dalam pernyataan sikap tersebut, yakni menolak UU MD3, menolak realisasi MD3 serta meminta dewan membuat produk hukum berpihak pada rakyat. Pernyataan sikap menjadi rangkaian dalam penutupan Munas BEM ke-II di Kota Pekanbaru, Riau.

Enak bener dipekanbaru mah masih ada mall,masih dapet sinyal operator kalo mamah telpon..dibanding ke asmat


Rencana Menteri Tjahjo Tunjuk Perwira Polri Jadi Plt Gubernur Batal

RMOL. Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur dari Polri seperti direncanakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo batal.

“Untuk Jawa Barat dan Sumatera Utara sudah dipertimbangkan. Nanti ada kebijakan lain yang akan kita lakukan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto kepada wartawan seusai membuka rapat koordinasi nasional persiapan Pemilihan Kepala Daerah 2018 di hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (20/2).

Lebih lanjut Wiranto menjelaskan pembatalan lantaran pemerintah mendengar aspirasi publik dan aspek pertimbangan lainnya. Terlebih saat mencuat di publik, banyak pihak mengecam rencana tersebut karena dianggap melanggar UU Kepolisian dan dikhawatirkan mencederai netralitas polisi.

“Kalau sudah ada kebijakan yang nyata-nyata mengundang reaksi rakyat, reaksi yang benar dan bukan ngawur, ya didengarkan dan dilaksanakan,” demikian Wiranto.

Sebelumnya dua jenderal polisi ditugaskan untuk menjabat sebagai pelaksana tugas gubernur dalam tahapan Pilkada 2018. Mereka adalah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Martuani Sormin yang diplot menjadi Plt Gubernur Sumatera Utara, dan Asisten Kapolri bidang Operasi Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan yang direncanakan menjabat Plt Gubernur Jawa Barat.[dem]

Sumur:
http://rmol.co/amp/2018/02/20/327438/Rencana-Menteri-Tjahjo-Tunjuk-Perwira-Polri-Jadi-Plt-Gubernur-Batal-

akhirnya batal
blunder si rambut palsu bikin ide gituan


Cie. . .Kang Maman Mesra Bareng Ibu Ibu Nih, Ternyata Diam-diam Ngasih Janji Ini

Cie. . .Kang Maman Mesra Bareng Ibu Ibu Nih, Ternyata Diam-diam Ngasih Janji Ini
Majalengka, Kaskus.co.id – Calon Bupati Majalengka, Maman Imanulhaq, mendatangi para pengrajin anyaman atau bakul yang ada di Desa Plasah, Kecamatan Leuwimunding dan pembuat kempluk atau opak ketan maupun makanan khas tradisional yang berada Desa Mindi, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka.

Kedatangan Kang Maman, sapaan akrabnya langsung menjadi rebutan ibu-ibu.

Selain bersalaman, mereka juga mengajak Kang Maman untuk berfoto. Bahkan ibu-ibu tersebut banyak yang mendoakan agar Kang Maman, sukses di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Majalengka.

“Sukses, Pak. Sukses,” seru gerombolan ibu-ibu yang menyambut kedatangan calon bupati Majalengka nomor urut 1 ini, Kamis (22/2/2018).
Cie. . .Kang Maman Mesra Bareng Ibu Ibu Nih, Ternyata Diam-diam Ngasih Janji Ini
Tak hanya itu, Kang Maman juga tampak diajari membuat bakul bahkan bagaiman cara membuat opak atau khas makanan tradisional tersebut. Bahkan hingga tampak tak ada jarak diantara mereka.

Dihadapan warga masyarakat, Kang Maman berjanji memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) jika terpilih di Pilbub Majalengka 2018.

Menurutnya, sektor UMKM akan menjadi salah satu pilar dan proyeksi pembangunannya Lima tahun ke depan karena memiliki dampak ekonomis bagi masyarakat.

“Ya tentunya bagi masyarakat kecil, saya akan perhatikan dengan serius jika terpilih nanti,”tukasnya. (**)


Polisi Riau Tangkap Pelaku Ujaran Kebencian Bernada SARA Dan Menghujat Etnis

https://m.merdeka.com/peristiwa/polisi-riau-tangkap-pelaku-ujaran-kebencian-bernada-sara-dan-menghujat-etnis.html

Merdeka.com – Polda Riau bersama Direktorat Cyber Crime Badan Reserse Kriminal Polri menangkap Sy (49), pelaku penyebar ujaran kebencian melalui media sosial facebook milik tersangka dengan nama Sonny Libra Sonny Libra. Dia ditangkap di sebuah rumah di Kota Pekanbaru, Rabu (21/2).

“Jadi, tersangka Sy ini menyebarkan konten yang bermuatan ujaran kebencian di media sosial facebook, persoalan suku, agama, ras dan antar golongan,” ujar Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Guntur Aryo Tejo di Pekanbaru, Kamis (22/2).

Saat menggerebek rumah tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti. Seperti lima unit ponsel serta bukti unggahan melalui akun media sosial Facebook, yang telah dicetak. Setelah diamankan dari rumah itu, tersangka langsung digiring ke Mapolda Riau.

“Tersangka langsung kita tahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Akan kita periksa lagi untuk kepentingan pengembangan penyidikan,” kata Guntur.

Dari hasil penyelidikan kepolisian, Sy kerap membuat konten-konten dalam bentuk gambar dan tulisan atau meme yang bernada SARA dan menghujat suatu golongan. Tulisan dan gambar itu diunggah dan disebarluaskan melalui akun facebook sejak Juli 2017.

Menurut Guntur, konten yang disebarkan menyudutkan dan menjelekkan salah satu etnis. Akibatnya, semua orang yang membaca unggahannya tersebut terpengaruh dan ikut menghujat melalui kolom komentar.

“Di akun facebook miliknya, ada etnis yang disudutkan dan dijelekan melalui gambar dan tulisan. Kemudian pembaca ikut menghujat. Intinya dia mempengaruhi pembaca dengan unsur SARA,” terang Guntur.

Sy dijerat dengan pasal 45A ayat (2) juncto pasal 28 ayat (2) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008, tentang informasi dan transaksi elektronik.

Selain itu, Sy juga dijerat dengan pasal 16 Jo, pasal 4 huruf (b) angka (1) UU nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis dan Pasal 157 ayat (1) dan atau pasal 207 KUHP.

“Akibat perbuatannya, Sy dijerat pasal berlapis dengan ancaman maksimal sembilan tahun penjara,” ucap Guntur.
______________________

Kapokmu kapan malah dibui

2018/2019 ora sido panen


Hasil Survei Media Survei Nasional,Basis Pemilih Jokowi Kalangan Berpendidikan Rendah

Kamis, 22 Februari 2018
Hasil Survei Media Survei Nasional,Basis Pemilih Jokowi Kalangan Berpendidikan Rendah

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA – Sebagian besar basis pemilih Joko Widodo memiliki tingkat pendidikan rendah.

Hal ini diketahui dari survei Media Survei Nasional (Median) 1-9 Februari 2018.

Dari responden yang mengaku tidak tamat SD, sebanyak 40,9 persen memilih Jokowi.

Lalu, dari responden yang mengaku tamatan SD, sebanyak 39 persennya juga menjatuhkan pilihan ke Jokowi.

Basis pemilih Jokowi semakin kecil di tingkat pendidikan SMP (37,4 persen), SMA (27 persen), S1 (13,7 persen) dan S2/S3 (10 persen).

Baca: Hasil Pemeriksaan Polisi, Mantan Sopir Manajemen Artis Diduga Jadi Pemasok Sabu Dhawiya Cs

“Semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin rendah basis pemilihnya,” kata Direktur Eksekutif Median Rico Marbun saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Kamis (22/2/2019), dikutip TribunSolo.com dari Kompas.com.

Menurut Rico, angka yang didapat Jokowi ini berbanding terbalik dengan yang didapat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Sebagian besar basis pemilih Prabowo justru dari kalangan berpendidikan tinggi.

Responden yang mengaku lulusan S2/S3 dan memilih Prabowo sebesar 40,0 persen.

Lalu, dari responden yang mengaku tamatan S1, sebanyak 34 persennya juga menjatuhkan pilihan ke Prabowo.

Baca: KPK dan Polisi Siapkan Pengamanan di Rumah Novel Baswedan

Basis pemilih Prabowo semakin kecil di tingkat pendidikan SMA (25,1persen), SMP (22,8 persen), SD (21 persen), dan tidak tamat SD (13,7 persen).

“Prabowo semakin tinggi pendidikannya, semakin banyak pemilihnya,” kata Rico.

Rico menilai, banyak pemilih Jokowi dari kalangan pendidikan rendah karena tertarik dengan kepribadian Jokowi yang merakyat dan sederhana.

Sementara, para pemilih dari kalangan pendidikan tinggi tak hanya menilai dari sosok personal atau citra semata, tapi juga terkait kinerja dan kebijakannya

Baca: Hadapi All England, Marcus Fernaldi Gideon Belum Fit 100 Persen

“Pencitraan tak lagi efektif bagi kalangan yang berpendidikan”

“Kalau yang dikeluhkan tarif listrik, ya konkrit listrik harus turun, baru suaranya naik,” kata Rico.

“Kalau yang dikeluhkan ekonomi sehari-hari, ya itu harus berhasil dulu”

“Tidak bisa ditutupi dengan bagi-bagi sepeda misalnya,” tambahnya.

Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih.

Baca: Tessa Kaunang Izinkan Sandy Tumiwa Bertemu Anak-anaknya, Namun Ada Syaratnya

Sampel berjumlah 1000 responden, dengan margin of error kurang lebih 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sampel dipilih secara random dengan teknik Multi-stage Random Sampling.

Dalam survei ini, Jokowi sebagai petahana masih mendapatelektabilitas tertinggi dengan dipilih oleh 35,0 persen responden.

Sementara Prabowo berada di bawah Jokowi dengan 21,2 persen.

Baca: Kebakaran Matahari Kudus Akhirnya Bisa Dipadamkan, Begini Cerita Petugas Sulitnya Jinakkan Api

Muncul juga tokoh alternatif seperti Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo (5,5 persen), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (4,5 persen) dan Komandan Satgas Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (3,3 persen).

Sementara calon lainnya mendapatkan angka di bawah 2 persen. (Kompas.com/Ihsanuddin)

http://solo.tribunnews.com/amp/2018/02/22/hasil-survei-media-survei-nasional-basis-pemilih-jokowi-kalangan-berpendidikan-rendah

Ternyata tidak berubah dari 2017….

Pantas saja di kaskus nastak pada tolol semua


Jakarta Semrawut Di Era Pimpinan Anies Sandi

Jakarta,Sesuai dengan kamus besar, naturalisasi adalah proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga negara suatu negara. Proses ini harus terlebih dahulu memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan dalam peraturan kewarganegaraan di negara bersangkutan.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Yusmada Faizal belum bisa menjelaskan secara rinci rencana perombakan rancangan pembangunan trotoar di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin, Jakarta Pusat. Perombakan tersebut atas perintah dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang ingin menjadikan trotoar sebagai tempat interaksi sosial, ekonomi, dan budaya.

Sejak adanya peralihan kekuasaan dari Ahok ke Anies Baswedan di DKI Jakarta, kebijakan mengenai PKL dan penggunaan trotoar pun berubah drastis. Gubernur Anies tampaknya mengambil kebijakan yang dinilai lebih kompromis dengan para PKL dan membiarkan trotoar digunakan untuk aktivitas selain untuk berjalan kaki.

Akibatnya, PKL kini tak khawatir dirazia oleh aparat keamanan. Karena pengawasan yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta sendiri sangat lemah.

Kini, trotoar di Jakarta berubah layaknya restoran pinggir jalan. Bukan hanya gerobak, pedagang juga membuka meja dan kursi.

Misalnya, di Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Hampir seluruh trotoar di sepanjang dua jalan tersebut berubah menjadi tempat makan. Meja dan kursi terjejer di sepanjang sarana umum itu.
Pada era Gubernur sebelumnya, program revitalisasi trotoar gencar dilakukan. Trotoar-trotoar dilebarkan, pedagang dan parkir liar ditertibkan.

Namun sekarang, trotoar kembali dijarah. Trotoar kini dijadikan tempat berdagang PKL tanpa ada penertiban apapun.
Padahal, anggaran untuk perbaikan trotoar itu sangat besar setiap tahunnya. Misalnya, tahun lalu mencapai Rp. 412 miliar.
Uang sebesar itu untuk melebarkan trotoar menjadi 1,5 meter, dilengkapi ubin pemandu penyandang disabilitas yang biasanya berwarna kuning, dan dilengkapi penerangan, kursi, serta tanaman.

Dengan adanya penguasaan trotoar oleh PKL seperti di atas, pada dasarnya pemerintahan DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan itu sedang menggeser hak-hak masyarakat untuk menikmati anggaran tersebut.
Fungsi trotoar sudah jelas dalam Peraturan Pemerintah 34 tahun 2006 dalam pasal 34 ayat (4). Dalam peraturan tersebut, dinyatakan bahwa trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki. “Dalam peraturan sudah jelas, tidak ada juga trotoar untuk berbisnis dan lain-lain”tutur warga.

Warga menilai,konsep Anies yang berhubungan dengan NATURALISASI semua cuma wacana,belum ada bukti yang konkret mengenai program-programnya.