Ini Bukti Pemberitahuan Dishub DKI Ke Polisi Soal Acara Di Puncak

Polres Bogor mengaku tidak diberitahu mengenai acara Tea Walk yang dilakukan Korpri DKI dan dihadiri oleh Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno. Dishub DKI menepis hal itu dengan menunjukkan bukti surat pemberitahuan.

“Menanggapi beberapa berita yang mengomentari kegiatan Korpri DKI di Area Gunung Mas, dengan ini saya infokan bahwa terkait kegiatan khususnya lintasan perjalanan peserta sudah dikomunikasikan dengan jajaran terkait, termasuk Satlantas Polres Bogor,” kata Wakadishub DKI Sigit Widjatmoko kepada detikcom, Minggu (22/10/2017).

Sigit mengatakan, Dishub DKI telah melakukan koordinasi dalam bentuk surat maupun koordinasi pertemuan sebelum kegiatan maupun saat kegiatan berlangsung. Tak hanya itu, pengawalan di lapangan pun dilakukan dengan pengawalan Satlantas Polres Bogor.
“Surat resmi sudah dikirimkan.
 Ini Bukti Pemberitahuan Dishub DKI ke Polisi Soal Acara di Puncak

Pemanduan dari Jakarta maupun sebaliknya dengan menggunakan pemanduan kepolisian, baik dari pihak Korlantas maupun Satlantas Polres Bogor,” kata Sigit.

Penjelasan dari Sigit ini membantah pernyataan Polres Bogor yang menyebut Pemprov DKI belum memberi tahukan acara Tea Walk yang diadakan Pemerintah Provinsi DKI di Gunung Mas, Puncak.
 Ini Bukti Pemberitahuan Dishub DKI ke Polisi Soal Acara di Puncak

“Untuk kegiatan tersebut tidak memberitahukan kepada satuan wilayah setempat dan sejak pagi hari banyak dari kendaraan tersebut yang melambung sehingga petugas beberapa kali melaksanakan penilangan dan peneguran,” kata Kapolres Bogor AKBP Andi Mochammad Dicky dalam keterangannya, Sabtu kemarin.

Karena adanya kegiatan tersebut, jalur Ciawi menuju simpang Gadog pada Sabtu kemarin macet. [ dtk ]

http://www.garudakita.net/2017/10/bantah-pernyataan-polres-bogor-ini.html?m=1

Klo ga rame bukan nastak,namanya,mupe on dong tak,mupe onnnn….

Setelah lihat bukti bukti diatas apakah nastak akan sudahi onani otaknya?


Ditolak Masuk AS, Panglima TNI Lapor Ke Presiden Jokowi

Jakarta – Pasca penolakan oleh otoritas AS, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo langsung melapor ke pemerintah. Termasuk ke Presiden Jokowi.

Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto mengatakan bahwa terkait peristiwa ini, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo telah lapor kepada Presiden RI melalui Ajudan, Menteri Luar Negeri dan Menkopolhukam serta berkirim surat kepada Jenderal Joseph. F. Durfort Jr, dan saat ini masih menunggu penjelasan atas insiden ini.

“Kepergian ke Amerika atas undangan Pangab dan atas hubungan baik dua negara serta hubungan baik antara Pangab Amerika dan Panglima TNI,” ujar Wuryanto dalam keterangannya, Minggu (22/10/2017).

Sampai saat ini pihak Amerika Serikat belum memberikan penjelasan kepada TNI mengapa menolak Gatot dan delegasi.

“Oleh sebab itu Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo beserta isteri dan delegasi memutuskan tidak akan menghadiri undangan Pangab Amerika Serikat sampai ada penjelesan resmi dari pihak Amerika,” ujar Wuryanto.
(fjp/fjp)
sumber:https://news.detik.com/berita/d-3695015/ditolak-masuk-as-panglima-tni-lapor-ke-presiden-jokowi

Amerikiya harus minta maaf!


Dishub DKI Klaim Sudah Kirim Surat Perihal Acara Anies Di Puncak

http://m.jitunews.com/read/68475/dishub-dki-klaim-sudah-kirim-surat-perihal-acara-anies-di-puncak-polisi-bilang-begini

Dishub DKI Klaim Sudah Kirim Surat Perihal Acara Anies di Puncak, Polisi Bilang Begini

Dinas Perhubungan DKI Jakarta, mengklaim sudah memberikan surat pemberitahuan terkait kegiatan ‘teawalk’ yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Namun demikian, pihak kepolisian setempat kembali menegaskan jika tak ada pemberitahuan soal kegiatan keramaian.

“Kalau pemberitahuan kegiatan keramaian sama sekali belum ada,” kata Kapolres Bogor AKBP Andi Mochammad Dicky Pastika kepada detikcom, Minggu (22/10).

Selain itu, Surat pengawalan VVIP dan juga pengaturan lalu lintas tertanggal 10 Oktober 2017, Dicky kembali menegaskan jika pihaknya tak menerima tembusannya.

“Itupun kami tidak menerima juga tembusannya,” jelasnya.

Untuk diketahui, surat pemberitahuan biasanya dilayangkan tujuh hari sebelum pelaksanaan kegiatan baik itu demonstrasi atau kegiatan yang lainnya yang menimbulkan keramaian. Bila sudah ada pemberitahuan maka polisi akan menyiapkan antisipasi keramaian, pengaturan lalu lintas, hingga penjagaan keamanan.

YANG BENER YG MANA NIH


Sandi Ingin Guru, Marbot Dan Pekerja Kuburan Dapat KJP Plus

https://m.merdeka.com/amp/jakarta/sandi-ingin-guru-marbot-dan-pekerja-kuburan-dapat-kjp-plus.html

Wakil Gubernur DKI
Jakarta , Sandiaga Uno, mewacanakan KJP tidak hanya untuk pelajar saja. Namun, dengan program barunya KJP plus, dapat memberi jaminan kesejahteraan kepada guru, serta marbot masjid dan pekerja kuburan.
“Kita hadirkan karena kompetensi guru, kesejahteraan guru itu berbanding lurus dengan prestasi daripada siswa,” ujar Sandi saat ditemui di Masjid Istiqlal, Minggu (22/10).
Adapun alasannya, bila tenaga pendidik sejahtera, maka kompetensinya akan meningkat. Sandi yakin murid yang didik oleh guru yang sejahtera, naik pula kualitasnya.
“Jadi kalau gurunya sejahtera, sabar jujur dan tabah, tapi kompensasinya dipikirkan, kesejahteraannya diperhatikan, mudah-mudahan ke depan murid-muridnya juga bisa mendapatkan pendidikan yang tuntas dan berkualitas,” jelasnya.
Program itu sendiri merupakan perluasan milik gubernur sebelumnya. Seperti untuk marbot, akan juga diberikan santunan kepada para pekerja kuburan maupun pemandi jenazah.
“Kita akan perluas, bukan hanya marbot masjid, tapi juga yang memandikan jenazah, yang juga enggak banyak terlihat kegiatan-kegiatannya, termasuk ahli kubur, menggali kubur, dan lain sebagainya,” ucapnya.
Sandi mengakui pihaknya masih mengusahakan program tersebut untuk masuk ke APBD 2018. “Salah satunya yang kita lagi kaji dan kita akan dorong di 2018,” kata dia.

SEBENTAR LAGI ISA DI CAIRKAN TARIK TUNAI KJP NYA NASBUNG BAHAGIA BISA BUAT BELI KUOTA

MARBOT AMA PEKERJA KUBURAN KENAPA GA DI MASUKIN KE DINSOS PKH .. KJP = Kartu Jakarta Pekok


Barcelona Cetak Gol Haram

Bola.net – Barcelona menjamu Malaga di Camp Nou pada jornada 9 La Liga 2017/18, Minggu (22/10). Baru dua menit laga berjalan, Barcelona sudah unggul lewat gol Gerard Deulofeu. Hanya saja, gol itu seharusnya tidak disahkan.

Gol Deulofeu tercipta diawali crossing Lucas Digne. Yang jadi masalah, sebelum Digne melepas crossing tersebut, bola sudah melewati garis belakang lapangan.

Wasit Gonzalez Fuertes, yang berada lebih dekat ke ‘TKP’ daripada hakim garis, sepertinya tidak melihat kalau bola sudah keluar.

Kiper Andres Prieto diam tak berusaha memotong operan Digne, karena dia melihat bola sudah keluar garis. Saat wasit mengesahkan gol itu, dan para pemain Barcelona berselebrasi, dia serta rekan-rekannya langsung protes.
Wasit tidak mengindahkan protes mereka dan tetap memberikan gol untuk Barcelona. (bola/gia)

Sumber :https://www.bola.net/open-play/barcelona-cetak-gol-haram-dccd64.html

 for Videonyayoutube-thumbnail


Imam B. Prasodjo: Yang Benar Saja Program RAPS Diserahkan Ke Asing

Sosiolog senior dari Universitas Indonesia (UI) Imam B. Prasodjo menyayangkan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) yang dicanangkan Pemerintah bakal diserahkan ke asing.

“Sayang seribu sayang. Di saat kami tengah susah payah menggalang partisipasi seluruh kelompok masyarakat untuk ikut terlibat dalam implementasi program RAPS dan mengawalnya agar program ini tepat sasaran dan tidak dijadikan “proyek bancakan” semata, tiba-tiba muncul kabar adanya kebijakan Menko Perekonomian (Darmin Nasution) yang menunjuk WWF sebagai PMO sekretariat percepatan program RAPS.

Ada apa ini? Ini benar-benar berita mengagetkan dan mencurigakan,” kata Imam dalam pernyataan tertulis yang dialamatkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Sabtu (21/10).Jelas dia, terkadang mendukung kerja pemerintah memang tidak mudah.

Banyak program bagus dicanangkan tetapi tiba-tiba dilaksanakan dengan cara aneh yang menimbulkan tanda-tanya. Salah satu contohnya adalah terkait dengan implementasi RAPS.

Pada awal dicanangkannya program RAPS, Imam melihat sendiri banyak aktivis sosial dan kalangan masyarakat antusias mendukung kebijakan yang dicanangkan Presiden Joko Widodo ini.

Kebijakan ini, betapapun tak mudah untuk diimplementasi dengan cepat, namun disambut dengan baik karena membawa misi mulia, yaitu untuk mempersempit ketimpangan sosial-ekonomi. Kebijakan sebelumnya yang bias terhadap pola “state forestry” dan “capital forestry” akan dicoba diimbangi dengan “social forestry” yang lebih prorakyat miskin.

Imam mengaku selama ini juga bergembira membantu Teten sebagai rekan diskusi untuk membahas RAPS agar program ini menjadi gerakan “menyejahterakan rakyat” yang benar-benar dilaksanakan secara partisipatif, dan didukung masyarakat luas.

“Para aktivis, tokoh masyarakat dan akademisi yang peduli mulai bergerak membantu karena melihat niat baik ini,” ungkapnya.

Tapi sayang, program RAPS bakal diserahkan ke asing. Imam khawatir, ini terjadi gara-gara Menko Perekonomian atau jangan-jangan hanya kerjaan Sekretaris Menko Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo yang kurang paham betapa sensitifnya masalah ini.

“Yang benar saja, masak WWF sebuah NGO internasional berperan menggantikan peran negara dalam urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegasnya.

Lagi pula, lanjut dia, mau ditaruh dimana peran serta masyarakat yang selama ini sudah susah payah mendukung dan menyumbangkan tenaga dan pikiran karena ingin memberikan sumbangsih pada negeri sendiri. Apakah Pemerintah atau bahkan bangsa ini rela kalau urusan semacam ini dialihkan peranan utamanya ke lembaga internasional yang notabene belum punya reputasi mengurus masalah seperti ini.

“Saya sendiri tak yakin pengurus inti WWF setuju dengan peran yang sedang dijalankan WWF. Saya menduga ini kerjaan oknum pimpinan WWF yang tak paham masalah,” tambah Imam.

Masih kata Imam, seburuk-buruknya negeri ini, dia berkeyakinan anak bangsa masih mampu mengurus program RAPS tanpa perlu memerankan atau mensubkontrakkan ke pihak luar.

“Masih banyak aktivis sosial, kalangan ahli dari kampus, birokrat berdedikasi, atau putra-putri Indonesia sendiri yang bekerja di bawah bendera Indonesia, bersedia dan mampu menangani program RAPS ini. Mohon kebijakan ini segera dikoreksi,” tukasnya sambil menyampaikan permohonan maaf bila ada nada kalimat yang agak kesal.

“Saya benar benar kecewa dengan berita ini,” demikian Imam B. Prasodjo. [ rmol

http://www.garudakita.net/2017/10/imam-b-prasodjo-yang-benar-saja-program.html?m=1

mau dibawa kemana negri ini? fiuuuuh….