Mengecek Klaim Ratna Sarumpaet Soal Duit Rp 23 T Dari Bank Dunia

Jakarta – Aktivis Ratna Sarumpaet membalas bantahan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas tudingannya soal uang Rp 23 triliun dari Bank Dunia (World Bank). Ratna menegaskan dirinya telah menelepon langsung perwakilan Bank Dunia.

“Ada juga bukti dari saya bahwa itu sudah ditransfer ke Ruben. BNI sudah melaporkan ke Bank Dunia. Ini ada surat dari Bank Dunia. Jadi jangan bicara-bicara World Bank. Saya juga sudah bicara dengan direktur World Bank yang gantikan Ibu Sri Mulyani,” ujar Ratna saat dihubungi, Kamis (20/9/2018).
detiknews

Home Berita Daerah Jawa Timur Internasional Kolom Blak blakan Fokus Hoax Or Not Foto Most Popular Pro Kontra Suara Pembaca Infografis Video detikPemilu Indeks
Home / detikNews / Berita
Jumat 21 September 2018, 10:04 WIB
Mengecek Klaim Ratna Sarumpaet Soal Duit Rp 23 T dari Bank Dunia
Bagus Prihantoro Nugroho – detikNews
Mengecek Klaim Ratna Sarumpaet Soal Duit Rp 23 T dari Bank Dunia
Ratna Sarumpaet. Foto: Muhammad Ridho
Jakarta – Aktivis Ratna Sarumpaet membalas bantahan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas tudingannya soal uang Rp 23 triliun dari Bank Dunia (World Bank). Ratna menegaskan dirinya telah menelepon langsung perwakilan Bank Dunia.

“Ada juga bukti dari saya bahwa itu sudah ditransfer ke Ruben. BNI sudah melaporkan ke Bank Dunia. Ini ada surat dari Bank Dunia. Jadi jangan bicara-bicara World Bank. Saya juga sudah bicara dengan direktur World Bank yang gantikan Ibu Sri Mulyani,” ujar Ratna saat dihubungi, Kamis (20/9/2018).

Baca juga: Tudingan Kemenkeu Blokir Rp 23 T Dimentahkan, Ratna: Saya Punya Bukti

“Saya cuma cek. ‘Benar (Kemenkeu sudah kontak)?’. ‘Nggak, nggak ada telepon’. Orang Indonesia juga kan yang menggantikan?” sambung dia.

Menurut Ratna, pengganti Sri Mulyani di Bank Dunia adalah juga berkewarganegaraan Indonesia. Sebelum ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) jadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjabat sebagai Managing Director and Chief Operating Officer di World Bank.

Benarkah pernyataan Ratna? Pada saat Sri Mulyani memutuskan untuk kembali ke Tanah Air, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim mengirimkan surat kepada seluruh pegawai Bank Dunia. Salah satunya adalah menunjuk pengganti Sri di instansi tersebut.

Baca juga: PSI Sindir Ratna Sarumpaet Dukung Tentara yang Dipecat

“Saya telah meminta Kyle Peters, Senior Vice President, Operations kami, untuk menjalankan tanggung jawab Sri Mulyani dengan segera. Kyle telah bekerja dekat dengan Sri Mulyani selama 3,5 tahun, dan saya memiliki kepercayaan tinggi terhadap kemampuannya. Kami akan segera melakukan pencarian sosok pengganti Sri Mulyani dari seluruh dunia. Kami berharap mendapatkan kandidat yang kalibernya sama,” tulis Kim dalam suratnya seperti diterima detikcom, Rabu (27/7/2016).

Dikutip dari situs resmi Bank Dunia, Kyle Peters berkebangsaan Amerika Serikat (AS). Saat itu, dia ditunjuk menjadi semacam Plt pengganti Sri Mulyani, jadi jabatannya tidak permanen.

Kemudian dilihat dari struktur organisasi World Bank saat ini, Jumat (21/9/2018) jabatan seperti Sri Mulyani sudah tak tercantum lagi.

Ada 2 posisi Managing Director yakni Managing Director and World Bank Group Chief Financial Officer dan Managing Director and World Bank Group Chief Administrative Officer. Managing Director and World Bank Group Chief Financial Officer dijabat oleh Joaquim Levy yang berkebangsaan Brasil, kemudian Managing Director and World Bank Group Chief Administrative Officer dijabat oleh Shaolin Yang yang berkebangsaan China.

Latar Belakang Tudingan Ratna

Seorang bernama Ruben PS Marey mendatangi Ratna Sarumpaet Crisis Center (RSCC) dan menduga dana di rekeningnya untuk bantuan papua telah diblokir sepihak. Ratna menduga pemblokiran dilakukan pemerintah melalui salah satu bank tempat Ruben menaruh dana tersebut.

“Dana ini untuk swadaya pembangunan di Papua. Kasus ini mempunyai tendensi juga melakukan pelanggaran keuangan,” kata Ratna di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (17/9).

Ruben menjelaskan, persoalan ini bermula dari dia yang menerima gelontoran dana dari para donatur untuk membangun Papua. Dana dengan total Rp 23,9 triliun itu tersimpan sejak tahun 2016 dalam rekening pribadinya.

Namun, kata Ruben, tiba-tiba dana di rekeningnya tersebut hilang. Saat dikroscek ke bank tempat Ruben menyimpan uang itu, tak ada catatan uang masuk dalam rekeningnya.

Pihak Kemenkeu melalui Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti membantah tudingan Ratna. Nufransa menegaskan, Kemenkeu tak menangani rekening pribadi. Selain itu Kemenkeu juga sudah menanyakan hal ini kepada World Bank yang juga membantah tudingan Ratna. (bag/tor)
Sumber: https://m.detik.com/news/berita/d-4222126/mengecek-klaim-ratna-sarumpaet-soal-duit-rp-23-t-dari-bank-dunia

Emaknya nasbung punya akses ke bank dunia


Kalau Caleg Bisa Dari Mantan Napi, Kenapa Warga Harus Membuat SKCK?

Kalau caleg bisa dari mantan napi, kenapa warga harus membuat SKCK?

Warga berbondong-bondong membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk syarat melamar pekerjaan sambil mempertanyakan kenapa eks koruptor boleh melamar jadi calon wakil rakyat.
Sepuluh juta orang diperkirakan akan berkompetisi dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018.
Mereka akan memperebutkan 238 ribu posisi CPNS yang akan dibuka di pusat dan daerah.
Para calon CPNS ini pun menyiapkan SKCK yang diperkirakan akan menjadi salah satu syarat penting dalam proses seleksi abdi negara. Akibatnya, dalam beberapa waktu terakhir permintaan SKCK meningkat tajam.

SKCK dibuat berdasarkan catatan kepolisian dan surat keterangan dari kepala desa atau kelurahan.
Isinya: “Bahwa nama tersebut di atas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun”. Surat ini berlaku selama enam bulan, dan harus diperpanjang lagi jika diperlukan.
Seorang warga dengan akun @tiaratika menceritakan bahwa dia datang pukul 09.00 dan mendapatkan nomor antrean ke-277. Sementara itu, nomor yang dipanggil baru sampai 95.
Meski demikian setelah tiba gilirannya, surat tersebut jadi hanya dalam lima menit.

Kalau caleg bisa dari mantan napi, kenapa warga harus membuat SKCK?

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016, tarif membuat SKCK adalah Rp30.000.
“Uangnya tidak masuk ke polisi tapi disetorkan Polri langsung ke kas negara, dalam hal ini Kementerian Keuangan,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo kepada Kompas.
Pembuatan SKCK bisa dilakukan di Polsek, Polres, maupun Polda sesuai alamat KTP pemohon.
“Diutamakan KTP domisili, karena nanti akan dicek rekam jejak masyarakat tersebut,” kata dia.
Ada juga kantor polisi yang melakukan inovasi dengan pembuatan SKCK secara online, kemudian surat dapat diantar dengan ojek online.
Layanan ini dilakukan oleh Polres Bandung, yang juga rajin menjawab pertanyaan melalui Instagram mereka.

Badan Kepegawaian Negara sendiri meminta masyarakat untuk tidak terburu-buru membuat SKCK.
“Seharusnya masyarakat tidak terburu-buru, berkas seperti SKCK baru dibutuhkan saat peserta sudah dinyatakan berhasil melalui semua tahapan tes,” kata Kepala Bagian Media dan Pengaduan Masyarakat BKN Yudhantoro Bayu Wiratmoko kepada Tribun News.
Tak hanya sebagai salah satu syarat menjadi PNS, SKCK juga dipakai sebagai syarat mendapatkan pekerjaan lainnya.

Kalau caleg bisa dari mantan napi, kenapa warga harus membuat SKCK?

“Kenapa harus bikin SKCK untuk melamar kerja ya?”
Pekan lalu, Mahkamah Agung membolehkan eks koruptor menjadi calon anggota legislatif, baik tingkat daerah maupun pusat, di pemilihan umum 2019.
Juru bicara MA, Suhadi, menjelaskan larangan bekas narapidana kasus korupsi, bekas bandar narkoba, dan eks narapidana kasus kejahatan seksual terhadap anak, menjadi caleg, seperti diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Warganet pun bertanya-tanya, “Kalau caleg saja bisa mantan napi, kenapa kita harus bikin SKCK untuk melamar kerja ya?”

Kalau caleg bisa dari mantan napi, kenapa warga harus membuat SKCK?

Kalau caleg bisa dari mantan napi, kenapa warga harus membuat SKCK?

Kalau caleg bisa dari mantan napi, kenapa warga harus membuat SKCK?

“Kalo gitu ngelamar kerja enggak usah pake skck wong maling aja bisa nyaleg,” kata Doni, salah satu pembaca.
Selain menyoroti para calon legislator, pembaca BBC News Indonesia pun berkomentar di artikel tentang Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik, yang mencuat sebagai calon wakil gubernur mengganti Sandiaga Uno.
M. Taufik dipertanyakan rekam jejaknya karena ia pernah menjadi narapidana kasus korupsi.
“Yah emang harus bersih lah. Wong orang ngelamar kerja aja syarat harus ada surat keterangan berkelakuan baik dll. Masa sih orang yang mau jadi wakil gubernur koq eks koruptor, piye toh???” kata pembaca bernama Erni.
Komisi Pemilihan Umum sendiri melarang eks koruptor menjadi caleg sebagai bagian dari upaya KPU untuk menjalankan pemerintahan yang anti-KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).
Tapi upaya tersebut digagalkan oleh Mahkamah Agung.

https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-45591323?ocid=socialflow_facebook

Kata Kunci nya “KERJA” . Untuk KERJA perlu SKCK,
Sedangkan anggota dewan gak jelas KERJA nya apa..jadi gak perlu SKCK toh mereka kalau udah jadipun belum tentu KERJA.


Banyak Sekali Yang Tidak Siap Kehilangan Jabatan, Termasuk Cawapres Ma’ruf Amin…

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Saling sindir antara Koalisi Indonesia Kerja dan Koalisi Indonesia Adil Makmur masih terus berlanjut.

Setelah saling mengkritik soal nama koalisi, kubu pendukung Prabowo-Sandi kali ini mempertanyakan sikap sejumlah elite pendukung Jokowi yang tidak berani mundur dan tetap merangkap jabatan setelah masuk tim sukses.

Baca juga:
Prabowo Pejuang Sejati, Jokowi ‘Sniper’ Sejati

Salah satu kritik tersebut dilontarkan Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Demokrat Ferdinand Hutahaean yang menilai anggota timses Jokowi tidak siap kehilangan jabatan.

“Banyak sekali yang tidak siap kehilangan jabatan, termasuk cawapres Ma’ruf Amin yang tak mau mundur dari Ketum MUI. Mereka sepertinya tak yakin Jokowi menang sehingga jabatan nanti tidak hilang meski Jokowi kalah,” kata Ferdinand di Jakarta, Kamis (20/9)

Ferdinand menganggap rangkap jabatan adalah sikap yang tidak fair dalam berpolitik.

“Saya justru menduga ini akan jadi cikal bakal mereka akan memperalat jabatannya untuk dukung Jokowi,” lanjut Ferdinand.

“Saran, sebaiknya pejabat-pejabat yang jadi timses Jokowi sebaiknya mundur. Mereka digaji rakyat bukan cuma uang pendukung Jokowi,” tegasnya.

Politisi Demokrat ini pun memberikan contoh sportif sikap Dahnil Anzar Simanjuntak yang siap mundur dari aparatur sipil negara (ASN) karena menjadi juru bicara timses Prabowo-Sandi.

“Saya hormat dengan langkah berani tersebut,” pungkasnya.

http://m.jitunews.com/read/86856/quot-banyak-sekali-yang-tidak-siap-kehilangan-jabatan-termasuk-cawapres-ma-ruf-amin-quot?halaman=2

ayo bong, dijilat yg bersih bool ulama sepuh radikal :


Demokrat Ke Hong Kong Telusuri Asia Sentinel: Media Abal-abal

Partai Demokrat sudah mengirim Tim investigasi untuk menelusuri keberadaan kantor berita Asia Sentinel di Hong Kong. Investigasi tersebut dipimpin oleh Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyebut Asia Sentinel bukan media kredibel. Termasuk berita terkait tuduhan terhadap SBY adalah fitnah.
“Bahwa apa yang disebut Metro TV bahwa Asia Sentinel ini adalah kredibel. Kami pastikan tidak kredibel dalam bahasa Medan abal-abal,” kata Hinca dalam video siaran pers di Victoria Park Hong Kong, Kamis (20/9) malam.

Pidato Politik SBY di HUT Partai Demokrat (Foto:Abror Rizki/Partai Demokrat)

Hinca mengatakan saat ditelusuri tidak ditemukan kantor berita Asia Sentinel. Artinya, alamat kantor Asia Sentinel fiktif. Termasuk keberadaan Pemimpin Redaksi Asia Sentinel, John Berthelsen juga tidak ditemukan jejaknya.
“Pertama kami menelusuri dan menemukan unique code di Jalan Kennedy yang kami sebut Kennedy Road 39 lantai 1A di mana dokumen itu menyatakan kantor alamat Asia Sentinel. Kami pastikan tidak ditemukan kantor itu, kami pastikan tidak ada Saudara John di situ lagi. Jejaknya pun tidak ditemukan lagi,”
“Kami menyebutnya tidak kredible,” imbuhnya.

BACA JUGA
Asia Sentinel Minta Maaf, Demokrat Tetap Usut Kasus hingga Tuntas
SBY soal Asia Sentinel: Kita Kejar ke Ujung Dunia yang Ikut Memfitnah
Asia Sentinel Minta Maaf ke SBY dan Tarik Berita soal Kasus Century

Hinca juga menjelaskan, penelusuran tersebut tidak berhenti pada alamat fiktif Asian Sentinel. Mereka menyambangi Dewan Pers dan asosiasi jurnalis Hong Kong untuk mengetahui lebih jelas media tersebut, tapi hasilnya nihil.
“Dari sana kami bergerak ke Dewan Pers Hong Kong, kami menemui sekretarisnya dan telah berkomunikasi dengan Chris Yung salah satu komisioner Dewan Pers Hong Kong. kami menanyakan ‘apakah Asia Sentinel adalah teregister di dewan pers Hong Kong?’ jawabnya tidak, ‘apakah mengenal Asian Sentinel dan Saudara John?’ jawabnya tidak,”sebut Hinca.
“Kami juga bertanya kebanyak orang satu demi satu ‘apakah mengenal Asia Sentinel?’ jawabnya juga tidak,” sambungnya.

Sebelumnya, Asia Sentinel menulis aritkel yang berisi tuduhan SBY menggunakan Bank Century sebagai sarana pencucian uang, Rabu (19/8). Kemudian, pernyataan maaf ditulis pihak Asia Sentinel dalam laman www.asiasentinel.com, yang mengakui telah membuat tulisan tidak berimbang pada Kamis (20/9).
Meski permintaan tersebut telah diterima, SBY dan Partai Demokrat tidak tinggal diam. Sejumlah kadernya dikerahkan ke Hong Kong, Mauritius, dan Amerika Serikat untuk mencari kejelasan dari kasus ini.

https://m.kumparan.com/@kumparannews/demokrat-ke-hong-kong-telusuri-asia-sentinel-media-abal-abal-1537464398279431016

nastak anjenk onani pakek media abal2


Ribut Honor Penari Ratoh Jaroe Asian Games, 2 SMA Angkat Bicara

Ribuan penari membawakan tarian Ratoh Jaroe dalam pembukaan Asian Games 2018 di Stadion Utama GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu, 18 Agustus 2018. INASGOC/Boy T. Harjanto

TEMPO.CO, Jakarta – Masalah honor penari Ratoh Jaroe untuk Asian Games dari Inasgoc belum beres. Perwakilan SMA Negeri 23 dan SMA Negeri 78 Jakarta Barat membantah kompensasi pemberian Inasgoc sebagai uang honor untuk para murid yang menjadi penari Tari Ratoh Jaroe pada pembukaan Asian Games 2018.

“Istilah honor itu tidak ada, yang benar adalah kompensasi atau apresiasi. Dari uang itu, kami disuruh mengelola untuk persiapan Asian Games sampai selesai,” ujar Wakil Bidang Kesiswaan SMAN 78 Jakarta Barat Zainuddin di Jakarta, Rabu, 19 September 2018.

Menurut Zainuddin, sejak awal meniatkan seluruh kegiatan yang diikuti murid dan sekolah dilakukan secara sukarela. Sehingga, pemberitaan mengenai sekolah menahan honor yang menjadi hak para murid penari Ratoh Jaroe tidak benar. “Saya tidak sepakat itu dibilang honor, karena dari awal semua dilakukan secara sukarela, tidak pernah ada pembicaraan soal honor”.

Kompensasi tersebut, kata Zainuddin, sudah dibahas dengan perwakilan beberapa sekolah yang terlibat dalam pelaksanaan Tari Ratoh Jaroe dan sepakat tidak mengurangi nilai kompensasi Inasgoc kepada para peserta. Besaran kompensasi dari Inasgoc Rp 200 ribu per hari selama latihan di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.

Kompensasi tersebut diberikan Inasgoc lewat penyelenggara acara atau EO. Uang kompensasi ini dikelola sekolah untuk konsumsi dan transportasi para penari yang berlatih selama 13 hari.

https://metro.tempo.co/amp/1128183/ribut-honor-penari-ratoh-jaroe-asian-games-2-sma-angkat-bicara

Biarkan uang yang berbicara

Nasbung dan Nastak cukup bikin kliping foto2 dan meme2 politik Indonesia yg lucu untuk menghibur aye setiap hari di Kaskus


Partai Gerindra Ajukan Caleg Eks Koruptor Paling Banyak

Partai Gerindra Ajukan Caleg Eks Koruptor Paling Banyak

JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Gerindra mengusung enam calon legislatif (caleg) mantan narapidana korupsi. Enam caleg tersebut, terdiri dari tiga orang caleg DPRD Provinsi, dan tiga orang caleg DPRD Kabupaten Kota.

Tiga caleg eks koruptor DPRD Provinsi itu antara lain, Mohamad Taufik dari Dapil DKI 3, Herry Jones Kere dari Dapil Sulawesi Utara, dan Husen Kausaha dari Dapil Maluku Utara.

Sementara tiga caleg eks koruptor lainnya dari DPRD Kabupaten/Kota yaitu, Alhajad Syahyan dari Dapil Tanggamus, Ferizal dari Dapil Belitung Timur, dan Mirhammuddin dari Dapil Belitung Timur.

Diajukannya enam caleg eks koruptor dari Partai Gerindra menjadikan partai pimpinan Prabowo Subianto itu sebagai partai politik peserta Pemilu 2019 yang paling banyak mengajukan caleg mantan napi korupsi.

Sementara itu, menurut data KPU, total ada 38 caleg eks koruptor. Jumlah tersebut terdiri dari 12 caleg DPRD Provinsi dan 26 caleg DPRD Kabupaten/Kota.

KPU baru saja menetapkan 7.968 calon legislatif (caleg) DPR RI. Jumlah tersebut, terdiri dari 4774 caleg laki-laki dan 3.194 caleg perempuan.

Bersamaan dengan itu, KPU juga menetapkan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai pasangan calon presiden yang berkompetisi dalam Pemilu Presiden 2019.

Penetapan ini dilakukan setelah KPU melakukan verifikasi dokumen dan melihat hasil tes kesehatan kedua pasangan tersebut.

Sumber :

https://nasional.kompas.com/read/2018/09/20/20583221/partai-gerindra-ajukan-caleg-eks-koruptor-paling-banyak

Ngaku partai Alloh tapi CACAD

Bingung banget ane ama jendral kardus..

Dia sendiri track recordnya uda jelek gara2 culik aktivis..

Kok mau banget ya dikelilingi sama ex koruptor .. termasuk cawapres ulama kardus Sandiaga yg track recordnya jelek banget karena kecantol banyak skandal korupsi & penggelapan… uda gitu mangkir molo lagi klo dipanggil penyidik… tambah cacad aja si ulama gadungan.

Itu kan cuma ngerusak nama partai & nama baik dia sendiri… guoblok tenan iki si jendral al kardusi

Pantesan si fadli jontor ngeri2 sedep klo yg diadu track record masing2 capres & cawapres
Track record capres & cawapres hingga calegnya banyak yg CACAD kasus pidana korupsi

Partai Gerindra Ajukan Caleg Eks Koruptor Paling Banyak

Partai Gerindra Ajukan Caleg Eks Koruptor Paling Banyak

Hare gene masih mau coblos jendral kardus & ulama kardus breehhhh ?????